Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.III/600 Tahun 2016 tentang Juklak Pengelolaan PNBP NR

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.III/600 Tahun 2016 tentang Juklak Pengelolaan PNBP NR

Kua Kec. Kabaena Barat - Seiring dengan terbitnya PMA Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP NR di Luar KUA Kecamatan, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III/600 Tahun 2016 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pengganti dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/304 Tahun 2016. (download di sini)

Adapun hal-hal yang baru dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III/600 Tahun 2016 adalah:

1. Adanya kewajiban KUA Kecamatan untuk mendokumentasikan berupa foto untuk pelaksanaan nikah di KUA pada hari dan jam kerja.
2. KPA dapat mengoreksi dan/atau mempertibangkan untuk tidak mecairkan honor dan transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas  dalam hal terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan akad nikah atau rujuk di luar KUA di luar kewajaran seperti satu orang Penghulu/Kepala KUA/Petugas menghadiri kegiatan layanan lebih dari 12 peristiwa per hari pada waktu dan tempat yang berbeda.
3. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas dalam melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di Luar KUA untuk KUA yang bertipologi A, B dan C tidak lagi menggunakan SBM, tetapi disamakan menjadi Rp. 100.000,-/kegiatan.
4. Tim Pelaksana Administrasi dan Evaluasi PNBP NR Tingkat Wilayah dan Kabupaten/Kota tidak lagi mendapat honor.
5. Penggunaan dana PNBP NR untuk Komponen Investasi tidak lagi diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Dirjen Bimas Islam.
6. Dana PNBP NR dapat digunakan untuk Operasional Kantor dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat, diprioritaskan untuk biaya langganan daya dan jasa.

PMA 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KUA KECAMATAN

PMA 34 Tahun 2016

PMA Nomor 34 Tahun 2016 merupakan revisi atas beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Agama yang pernah diterbitkan sebelumnya; di antaranya KMA 517 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.  Nomenklatur lengkapnya berbunyi :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    34  TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Beberapa Point Penting dalam PMA 34 Tahun 2016 :

•  KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Bimas Islam.  {Pasal 1:1}
• Struktur organisasi KUA terdiri atas: a.Kepala KUA, b. Petugas TU dan c. Kelompok JAbatan Fungsional. {Pasal 5:1}
• Kepala KUA dijabat oleh Penghulu dengan Tugas Tambahan, dan bukan Jabatan Struktural. {Pasal 6: 1 dan 2}
• Jabatan Ka.KUA dibatasi paling lama 4 tahun. {Pasal 7:1}
• PMA ini menghapus/mencabut KMA 517 tahun 2001 dan KMA lainnya terkait Organisasi KUA.  {Pasal 2, point a. sd n.}

 Selengkanya seperti apa isi dari PMA No. 34 Tahun 2016 dapat dilihat di sini

PMA Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PNBP NR

PMA Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PNBP NR

Kua Kec. Kabaena Barat  ~ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubatah atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP NR di Luar KUA Kecamatan. Perubahan yang ada di dalam PMA 37 Tahun 2016 hanya menambah point i pada Pasal 17 ayat 2 PMA Nomor 12 Tahun 2016 yang berbunyi "operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat".

Point tersebut memungkinkan penggunaan Dana PNBP NR untuk dana operasional kua kecamatanyang saat ini tidak bisa depenuhnya dipenuhi oleh APBN yang berasal dari Rupiah Murni. Namun untuk kepastiannya harus menunggu Juknis baru dari Pengelolaan Dana PNBP NR.

Download PMA Nomor 37 Tahun 2016